DEPOK - Masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah Depok boleh bernapas lega. Pasalnya, dalam waktu dekat Pemkot akan menyediakan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) dengan tarif terjangkau.
"Pengoperasiannya dilakukan secepatnya, sekarang bolanya ada di PU," ujar Kepala Bapeda Depok, Khamid Wijaya, Senin (18/2).
Rencana peluncuran rusunawa itu, lanjutnya, mendapat respons dari masyarakat Depok. "Saat ini sudah banyak cukup banyak warga yang mendaftar untuk menempati rusunawa itu," ujarnya.
Staf administrasi dan keuangan rusunawa Dinas PU Depok, Maksumin menjelaskan, masyarakat berpenghasilan rendah dimaksud yakni yang penghasilannya di bawah Rp 2 juta per bulan. Untuk dapat menyewa sebuah kamar di rusunawa, warga harus menunjukkan surat pernyataan belum memiliki rumah sendiri dari kelurahan setempat.
Menurut Maksumin, biaya operasional rusunawa ini, seperti biaya untuk menggaji satpam, membayar cleaning service, dan sebagainya dianggarkan dari APBD Kota Depok sebesar Rp 124 juta. Namun dia tidak tahu pasti berapa besar APBD yang digunakan untuk membangun rusunawa ini.
”Kami sudah membangun tiga buah blok rusunawa di Bandar Pucung, Cilangkap,” terangnya.
Satu blok rusunawa terdiri dari empat lantai. Tiap lantai terdiri dari 96 kamar dengan ukuran masing-masing 3 x 4 meter persegi. Termasuk di dalamnya kamar mandi dan dapur. ”Saat ini kami sedang membangun blok rusunawa yang keempat,” tambahnya.
Pembangunan rusunawa ini murni program pemerintah, tidak ada campur tangan dari pihak swasta. "Kami membangun rusunawa ini di atas tanah pemerintah yang luasnya sekitar 8.000 meter persegi di Cilangkap."
Menurutnya rusunawa ini hanya disewakan, tidak diperjualbelikan dengan maksimal sewa 1 selama tiga tahun. Harga sewa kamar di lantai dasar itu sekitar Rp 200 ribu per bulan. Untuk kamar yang terletak di lantai 1, 2, dan 3 harganya lebih murah dari pada di lantai dasar.
Anggota Komisi C DPRD Kota Depok, Muttaqin, mendukung program Pemkot membangun rusunawa. Terlebih tujuannya untuk memenuhi kebutuhan warga yang berpenghasilan rendah.
Ke depan, Pemkot Depok juga akan membangun rusunami (rumah susun milik). Menurut Khamid Wijaya, program tersebut datang dari Kementerian Negara Perumahan Rakyat.
”Nantinya kita prioritaskan bagi PNS (pegawai negeri sipil-red) yang belum memiliki rumah,” katanya.
Baik Khamid maupun Muttaqin sepakat pengawasan atas pengelolaan rusunawa dilakukan lebih intensif. “Jangan sampai pemanfaatan rusunawa ini tidak tepat sasaran. Semisal adanya over alih sewa penggunaan rusunawa.” ujar Khamid (c65/man/Republika)